Pantaskah Grace Natalie Jadi Komisaris BUMN Mind ID?

Kontroversi dan polemik tentang penunjukan komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) adalah lagu lama yang terus terulang. Anggapan bahwa tata kelola perusahaan negara masih erat terkait dengan unsur politik tetap terjaga dengan adanya nuansa politik dalam sejumlah situasi terkait penunjukan dewan komisaris.

Dalam situasi terbaru, anggapan ini kembali diperkuat melalui penunjukan Grace Natalie sebagai komisaris BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau Mind Id. Grace adalah sosok yang dekat sebagai salah satu pendiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

PSI merupakan bagian dari partai koalisi pendukung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Presiden 2024.

Grace diangkat sebagai komisaris Mind Id pada rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Senin (10/6/2024). RUPST ini juga mengangkat politisi Partai Gerindra yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fuad Bawazier, sebagai komisaris utama.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, berpendapat bahwa pemberian jabatan sebagai komisaris BUMN kepada politisi yang dianggap memiliki jasa politik kepada penguasa adalah momok dan masalah rumit dalam perusahaan milik negara.

Keahlian yang Dibutuhkan untuk Menjadi Komisaris BUMN

Berdasarkan yang tertulis di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa fungsi Komisaris BUMN adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap dewan direksi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut Toto, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak kualifikasi ideal untuk komisaris belum terpenuhi, terutama terkait kompetensi dasar dalam pengawasan dan pemahaman terhadap bisnis BUMN yang diawasi.

“Idealnya, komisaris yang ditunjuk memiliki kompetensi yang memadai di bidang keuangan, hukum, dan pemahaman terhadap sektor industri terkait. Dengan kapasitas mereka, pengawasan dewan komisaris akan optimal dengan bantuan beberapa komite, seperti komite audit, komite risiko, dan komite nominasi/remunerasi,” kata Toto di Jakarta pada Rabu (12/6/2024).

Undang-Undang BUMN tidak merinci kualifikasi anggota dewan komisaris. Persyaratan untuk dewan komisaris BUMN hanya disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang BUMN, yang menyatakan bahwa dewan komisaris harus memiliki integritas, dedikasi, dan pemahaman tentang masalah manajemen perusahaan.

Persyaratan untuk pengangkatan komisaris baru di BUMN diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Ditetapkan dalam peraturan tersebut bahwa calon anggota Dewan Komisaris bukanlah pejabat partai atau anggota badan legislatif. Di sisi lain, calon komisaris dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lainnya harus berdasarkan surat usulan dari lembaga terkait.

Grace Natalie Bebas dari Partai Politik

Selain itu, juga tertulis dalam peraturan menteri yang sama bahwa calon komisaris BUMN haruslah individu yang mampu yang tidak bangkrut, tidak pernah dihukum secara pidana yang merugikan keuangan negara, memiliki pengetahuan yang cukup di bidang bisnis persero/perum terkait di mana calon tersebut diusulkan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Menurut Toto, selama calon komisaris atau komisaris yang ditunjuk memiliki komitmen untuk tidak aktif dalam kegiatan partai politik dan dianggap kompeten dalam bidang pengawasan BUMN, maka boleh saja calon tersebut direkrut sebagai komisaris BUMN.

“Jika setelah diangkat sebagai komisaris BUMN, ternyata orang tersebut masih aktif terlibat dalam kegiatan politik/partai, maka komisaris tersebut dapat diberhentikan karena melanggar aturan yang berlaku,” kata Toto.

Dalam beberapa kesempatan, Grace Natalie telah menegaskan bahwa dirinya tidak lagi berada dalam struktur organisasi PSI sejak menjadi calon komisaris Mind Id. Ia mengakui bahwa dirinya tidak lagi berada dalam struktur organisasi PSI sejak diangkat sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo pada pertengahan Mei.

Meski tidak lagi menjadi bagian dari struktur organisasi PSI, Grace terlihat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan partai. Salah satunya adalah ketika ia menghadiri Kantor DPP PSI di Tanah Abang, Jakarta, pada Selasa (4/6/2024), saat PSI mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur.

Ditemui di Kementerian BUMN Jakarta, Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyatakan bahwa kementeriannya selalu menunjuk komisaris berdasarkan kompetensi. Setiap calon potensial yang dipilih oleh Kementerian BUMN akan menjalani uji kecocokan secara internal sebelum penunjukannya diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Ia memastikan bahwa penunjukan komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan BUMN terkait. Misalnya, Grace Natalie dipilih sebagai komisaris Mind Id karena perusahaan tersebut saat ini membutuhkan seseorang yang memiliki pemahaman dan keahlian dalam komunikasi dan media, mengingat banyaknya kasus hukum yang dihadapi BUMN di sektor pertambangan.

“Misalnya, Antam (PT Aneka Tambang) kalah dalam gugatan PKPU (permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang) dengan crazy rich Surabaya (Budi Said) meskipun pada akhirnya Antam menang. Antam kalah karena opini dibangun oleh mereka, ini pendekatan mereka terhadap media. Di masa depan, sektor pertambangan sangat membutuhkan orang yang memahami media,” kata Arya.

Ia memastikan bahwa sejauh ini tidak ada dewan komisaris di BUMN yang memegang jabatan politik. Misalnya, baru-baru ini Siti Nurizka Puteri Jaya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra setelah diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).

“Tidak mungkin ada orang yang memegang jabatan ganda di politik, baik sebagai pejabat partai politik, anggota parlemen, atau diangkat sebagai komisaris karena melanggar hukum. Pengalaman hukum mereka (sebagai anggota Komisi III) sangat dibutuhkan oleh perusahaan,” kata Arya.

Pengangkatan Komisaris BUMN Jadi Ajang Balas Budi Penguasa

Selain diatur dalam peraturan BUMN yang dikeluarkan pada tahun 2020, persyaratan pengangkatan komisaris BUMN juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMN. Kebijakan yang ditandatangani oleh Presiden pada 8 Juni 2022 ini melarang jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN diisi oleh pejabat partai politik, anggota legislatif, serta kepala daerah dan wakilnya.

Namun demikian, peneliti dari Transparency International Indonesia, Bagus Pradana, menilai bahwa regulasi mengenai persyaratan pengangkatan komisaris BUMN masih memberikan ruang bagi BUMN untuk menjadi tempat bagi penguasa untuk membalas budi kepada relawan dan pendukungnya.

“Harus ada ketentuan yang melarang politisi aktif menjadi komisaris. Perlu ada definisi yang jelas tentang siapa yang dianggap sebagai pejabat partai politik, apakah semua anggota partai harus didefinisikan dengan jelas untuk menghindari konflik kepentingan dalam BUMN,” katanya.

Kehadiran politisi dalam BUMN menyebabkan keputusan yang diambil oleh direksi atau komisaris tidak mencerminkan kebutuhan perusahaan. Dikhawatirkan BUMN dapat membuat keputusan yang tidak tepat yang berpotensi merugikan negara. Selain itu, Bagus menyatakan bahwa regulasi hukum mengenai sanksi untuk pelanggaran belum diatur secara spesifik dan konsisten. Tanpa sanksi yang jelas dan konsisten, penegakan hukum akan sulit diterapkan secara konsisten.

“Jika regulasi terus mengambang seperti sekarang, praktik politisi keluar masuk BUMN akan terus terjadi di masa depan. Jika regulasi ini tetap tidak jelas, BUMN kita bisa berpotensi menjadi sapi perah bagi politisi,” ujarnya.